Hak PRT dalam BPJS: Jaminan Sosial menurut UU PPRT

UU PPRT & Hak Pekerja Rumah Tangga

Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 April 2026, setelah sekitar 22 tahun diperjuangkan oleh organisasi pekerja dan masyarakat sipil. UU ini mengakui jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan mengganti istilah "majikan" menjadi pemberi kerja.

Sebelum UU PPRT, PRT berada di area abu-abu hukum ketenagakerjaan— tidak dilindungi UU Ketenagakerjaan dan sering tidak mendapat akses BPJS. UU PPRT mengubah ini secara fundamental.

Siapa yang termasuk PRT? PRT dalam UU PPRT mencakup: pembantu rumah tangga, babysitter, juru masak, sopir pribadi, tukang kebun, dan penjaga rumah yang bekerja di lingkungan rumah tangga secara reguler.

Jaminan Sosial PRT: Pokok Aturan UU PPRT

Berdasarkan naskah UU PPRT yang diberitakan saat pengesahan, pokok-pokok yang berkaitan dengan jaminan sosial dan hubungan kerja adalah:

Jaminan sosial kesehatan — PRT berhak menjadi peserta JKN. PRT dari keluarga tidak mampu dapat dibiayai negara lewat skema Penerima Bantuan Iuran (PBI); untuk PRT yang bukan PBI, pemberi kerja bertanggung jawab memastikan kepesertaannya.
Jaminan sosial ketenagakerjaan — PRT berhak atas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (minimal JKK dan JKM), dengan iuran yang pengaturannya mengikuti kesepakatan dan aturan turunan.
Kesepakatan atau perjanjian kerja — hubungan kerja didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian kerja yang memuat upah, jam kerja, waktu istirahat, dan hak-hak PRT.
Upah dan THR — dibayarkan sesuai besaran dan waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja. UU PPRT tidak menetapkan upah PRT sama dengan UMR/UMK.
Larangan pemotongan upah — perusahaan penempatan PRT dilarang memotong upah atau memungut biaya dari calon PRT maupun PRT.

Aturan turunan masih disusun: rincian teknis — termasuk siapa menanggung iuran dan bagaimana pendaftarannya — akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan iuran jaminan sosial dalam UU ini juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (sidang pendahuluan Oktober 2026). Sampai PP terbit, gunakan jalur pendaftaran BPJS yang sudah ada di bawah ini dan pantau informasi resmi Kemnaker serta BPJS.

Cara Mendaftarkan PRT ke BPJS

Jika PRT Sudah Masuk DTSEN (PBI-APBN)

PRT dari keluarga miskin yang sudah masuk DTSEN kemungkinan sudah terdaftar sebagai PBI. Cek status di Mobile JKN dengan NIK PRT. Jika sudah aktif PBI, majikan tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Jika PRT Belum Masuk DTSEN

Majikan mendaftarkan PRT ke BPJS Kesehatan sebagai PBPU (mandiri) atau melalui skema pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan iuran Rp42.000/bulan. Proses:

Kunjungi kantor BPJS Kesehatan atau gunakan aplikasi JKN KIS Online
Daftarkan PRT dengan NIK dan data keluarga PRT
Pilih FKTP terdekat dari tempat tinggal PRT (bukan tempat kerja)
Bayar iuran pertama untuk mengaktifkan kepesertaan

BPJS Ketenagakerjaan untuk PRT

Majikan bisa mendaftarkan PRT ke BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU (Bukan Penerima Upah). Program yang direkomendasikan: JKK + JKM + JHT. Iuran: sekitar Rp36.800/bulan (variasi tergantung upah yang dilaporkan).

Jika Majikan Tidak Mendaftarkan BPJS

PRT yang tidak didaftarkan BPJS oleh majikan memiliki beberapa jalur:

Mandiri via PBI-APBD — jika masuk kategori miskin daerah, minta Dinas Sosial mendaftarkan ke PBI-APBD.
Daftar PBPU mandiri — bayar iuran sendiri Rp42.000/bulan; kemudian minta reimburse ke majikan.
Konsultasi ke Disnakertrans — Dinas Ketenagakerjaan setempat dapat memberi informasi dan memediasi perselisihan antara PRT dan pemberi kerja.
Bantuan Hukum Gratis — LBH (Lembaga Bantuan Hukum) setempat bisa membantu PRT yang haknya dilanggar.

FAQ BPJS PRT

Apakah majikan juga wajib bayar BPJS jika PRT hanya bekerja 3 hari seminggu?

Rincian untuk PRT paruh waktu menunggu Peraturan Pemerintah turunan UU PPRT. Semangat UU adalah melindungi semua PRT, jadi mendaftarkan PRT ke BPJS tetap langkah yang aman. Konsultasikan ke Disnakertrans setempat untuk kepastian hukum.

PRT saya sudah punya BPJS dari suaminya (PPU) — apakah saya tetap wajib mendaftarkan?

Jika PRT sudah terdaftar sebagai anggota keluarga PPU (tanggungan suami), maka BPJS Kesehatannya sudah aktif. Namun untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM), majikan tetap dianjurkan mendaftarkan atas nama PRT pribadi.