Apa itu JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)?
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan pada 2022 berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) dan PP No. 37 Tahun 2021 (diubah dengan PP No. 6 Tahun 2025). JKP memberikan perlindungan kepada pekerja yang di-PHK agar tidak langsung jatuh ke kemiskinan saat mencari pekerjaan baru.
JKP menyediakan tiga manfaat sekaligus: uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan vokasi gratis — selama maksimum 6 bulan setelah PHK.
3 Manfaat JKP
| Manfaat | Detail | Durasi |
|---|---|---|
| 1. Uang Tunai | 60% dari upah terakhir yang dilaporkan (batas atas upah Rp5 juta), dibayar bulanan | Maks. 6 bulan |
| 2. Akses Informasi Kerja | Platform lowongan kerja terintegrasi Kemnaker (Karirhub, SIAPkerja) | Selama klaim aktif |
| 3. Pelatihan Vokasi | Pelatihan skill gratis via Kemnaker (online dan offline) | Selama klaim aktif |
Contoh perhitungan uang tunai: upah Rp5 juta/bulan → Rp3 juta/bulan selama paling lama 6 bulan, sehingga total maksimum Rp18 juta. Skema ini berlaku sejak PP No. 6 Tahun 2025; sebelumnya manfaat dibayar 45% (bulan 1–3) dan 25% (bulan 4–6).
Syarat Eligibilitas JKP
Tidak semua PHK otomatis mendapat JKP. Syarat yang harus dipenuhi:
- Status kepesertaan BPJS aktif saat di-PHK — sudah terdaftar minimal 12 bulan sebagai PPU
- PHK yang memenuhi syarat — bukan mengundurkan diri sukarela, bukan PKWT yang berakhir normal, bukan karena kesalahan berat atau tindak pidana pekerja
- Mau bekerja kembali — JKP untuk yang ingin mencari kerja, bukan yang memilih pensiun dini
- Pengajuan paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK berlaku (ketentuan PP No. 6 Tahun 2025)
Cara Klaim JKP
- Dapatkan bukti PHK dari perusahaan — SK PHK atau perjanjian bersama yang menyatakan hubungan kerja berakhir.
- Ajukan klaim sesegera mungkin (batas akhir 6 bulan setelah PHK) melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) atau situs bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Unggah dokumen: KTP, SK PHK, dan nomor rekening aktif.
- Aktivasi manfaat informasi kerja dan pelatihan melalui platform SIAPkerja Kemnaker — daftar di siapkerja.kemnaker.go.id.
- Uang tunai dicairkan bulanan — dibayar setiap bulan ke rekening selama maksimum 6 bulan atau sampai mendapat pekerjaan baru.
Jika mendapat pekerjaan baru sebelum 6 bulan berakhir, manfaat uang tunai otomatis berhenti. Laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Akses Pelatihan Vokasi Gratis
Manfaat pelatihan JKP diakses melalui platform SIAPkerja(siapkerja.kemnaker.go.id). Jenis pelatihan:
- Pelatihan digital: coding, desain grafis, digital marketing
- Pelatihan teknis: listrik, otomotif, las, konstruksi
- Pelatihan hospitality: kuliner, perhotelan, pariwisata
- Pelatihan kewirausahaan: UMKM, e-commerce, manajemen keuangan
Pelatihan tersedia online (video course) dan offline (di BLK mitra). Setelah pelatihan, tersedia sertifikat kompetensi yang bisa dilampirkan di lamaran kerja.
FAQ JKP
Apakah JKP dan JHT bisa diklaim bersamaan setelah PHK?
Ya. Keduanya adalah program berbeda — JKP memberikan uang tunai bulanan selama 6 bulan; JHT adalah saldo tabungan yang dicairkan sekaligus setelah masa tunggu 1 bulan. Keduanya bisa diklaim secara bersamaan/berurutan setelah PHK.
Apakah PKWT (kontrak) yang tidak diperpanjang bisa klaim JKP?
PKWT yang berakhir secara normal (kontrak habis, tidak diperpanjang) umumnya tidak memenuhi syarat JKP — ini bukan PHK. JKP dirancang untuk PHK yang tidak diinginkan pekerja. Namun jika ada perselisihan ketenagakerjaan, konsultasikan ke Disnakertrans atau LBH.
Berapa lama proses pencairan uang tunai JKP pertama kali?
Setelah verifikasi berkas selesai (5–10 hari kerja), uang tunai bulan pertama masuk ke rekening dalam 7 hari. Total waktu dari pengajuan hingga cair pertama kali: sekitar 2–3 minggu.
Artikel Terkait
Ingin Cek Status Bansos?
Pengecekan hanya bisa dilakukan di aplikasi resmi Cek Bansos milik Kemensos, bukan di situs ini. Kami menyiapkan panduan langkah demi langkahnya.
Panduan Aplikasi Cek Bansos →Dasar Hukum & Sumber: Artikel ini merujuk pada UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terkait DTSEN dan PKH. Data teknis mengacu pada publikasi resmi Kementerian Sosial RI dan BPJS Kesehatan.
Penafian: SobatBansos.id adalah media informasi independen, bukan situs resmi pemerintah. Nominal, jadwal, dan syarat program dapat berubah sewaktu-waktu — selalu konfirmasikan ke kanal resmi. Baca disclaimer dan pedoman editorial kami. Menemukan kekeliruan? Beri tahu kami.