Peta Situs
Seluruh 40 panduan di SobatBansos.id, dikelompokkan dalam 6 kategori. Pilih topik yang Anda butuhkan.
📊Data & Klasifikasi DTSEN
Pahami Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis tunggal semua bansos 2026, sistem desil 1–10, serta cara masuk sebagai penerima manfaat.
- Apa itu DTSEN? Panduan Lengkap Data Tunggal 2026
Penjelasan lengkap DTSEN sebagai evolusi DTKS: dasar hukum 2026, struktur data, dan perannya sebagai basis semua program bansos.
- Sistem Desil di Indonesia: Desil 1 sampai 10
Penjelasan klasifikasi desil 1 hingga 10 yang dipakai pemerintah untuk mengalokasikan bansos, subsidi, dan program perlindungan sosial.
- Desil 1 & 2 (Kemiskinan Ekstrem): Kriteria dan Hak
Kriteria rumah tangga desil 1 dan 2 — hunian, konsumsi kalori, dan aset — serta program prioritas yang otomatis menjangkau kelompok ini.
- Desil 3 & 4 (Rentan Miskin): Prioritas PKH dan BPNT
Siapa yang tergolong rentan miskin, bagaimana prioritas penyaluran PKH dan BPNT untuk desil 3–4, dan mekanisme graduasi ke atas.
- Desil 5 (Menengah Bawah): Akses Terbatas
Kriteria desil 5 sebagai ambang kecukupan, program apa saja yang masih dapat diakses, dan evaluasi berkala oleh pendamping sosial.
- Registrasi DTSEN Online via Aplikasi Cek Bansos
Panduan lengkap registrasi mandiri ke DTSEN melalui aplikasi Cek Bansos: verifikasi wajah, unggah dokumen, dan validasi NIK.
- Registrasi DTSEN Offline via Musyawarah Desa
Jalur registrasi DTSEN melalui Musdes/Muskel dan kantor desa/kelurahan bagi warga yang tidak memiliki akses digital.
🤝Program Bantuan Sosial
Panduan detail seluruh program bantuan sosial 2026: PKH, BPNT/Sembako, PIP, BLT, subsidi listrik, pasar murah, dan bansos bencana.
- Program Keluarga Harapan (PKH) 2026: Panduan Lengkap
Semua tentang PKH 2026: komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, nominal per kategori, dan aturan graduasi 5 tahun.
- Batas Waktu PKH: Aturan Graduasi Maksimal 5 Tahun
Kebijakan graduasi PKH: KPM yang sudah 5 tahun menerima manfaat wajib lulus menuju kemandirian ekonomi.
- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Kartu Sembako Rp200.000
Cara kerja BPNT/Program Sembako: saldo Rp200.000 per bulan di KKS, komoditas yang dapat dibeli, dan daftar e-warong terdekat.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan Pendidikan
Nominal PIP per jenjang (SD, SMP, SMA/SMK), cara pencairan via Simpel, dan kriteria siswa dari desil rendah yang berhak.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): BBM, Kesra, Dana Desa
Beragam skema BLT 2026 — BLT BBM, BLT Kesra, BLT Dana Desa — nominal per tahap, dan cara pencairan di kantor pos atau bank Himbara.
- Subsidi Listrik 2026: Pelanggan 450 VA dan 900 VA
Syarat rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, mekanisme validasi via DTSEN, serta cara cek status subsidi di PLN Mobile.
- Pasar Murah Bersubsidi: Program Kota & Kabupaten
Operasi pasar murah pemerintah pusat dan daerah: siapa penyelenggaranya, komoditas dan kisaran harga, serta cara mengetahui jadwal di daerah Anda.
- Bansos Bencana Alam: Protokol Bantuan Cepat
Skema bantuan bagi korban bencana alam: Jadup (Jaminan Hidup), santunan ahli waris, dan jalur koordinasi BNPB–Kemensos.
🏥BPJS Kesehatan (JKN)
Manual lengkap JKN: PBI-JKN yang dibiayai pemerintah, perbedaan PBI vs Mandiri, sistem rujukan, serta hak pekerja informal dan PRT.
- Panduan PBI-JKN: BPJS Kesehatan Gratis dari Pemerintah
Apa itu PBI-JKN, siapa yang berhak, cara mengaktifkan kepesertaan via DTSEN, dan cara mengecek status peserta secara online.
- Perbedaan BPJS PBI dan Mandiri: Iuran & Kelas Layanan
Tabel perbandingan PBI vs Mandiri: iuran, kelas perawatan (KRIS), hak rawat inap, dan transisi antar segmen.
- Sistem Rujukan Berjenjang: Puskesmas ke Rumah Sakit
Alur rujukan peserta JKN dari FKTP (Puskesmas/klinik) ke FKRTL (RS), kapan rujukan diperlukan, dan pengecualian gawat darurat.
- Hak PRT dalam BPJS: Jaminan Sosial menurut UU PPRT
UU PPRT yang disahkan April 2026 mengakui jaminan sosial sebagai hak Pekerja Rumah Tangga. Cara mendaftarkan PRT ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- BPJS untuk Sektor Informal: Iuran Fleksibel
Skema kepesertaan bagi pekerja sektor informal (pedagang, petani, nelayan, ojek): iuran fleksibel dan pendaftaran kolektif.
- Cakupan Penyakit Katastropik: Jantung, Ginjal, Kanker
Hak peserta JKN untuk layanan penyakit katastropik: daftar penyakit, prosedur pengajuan, dan rumah sakit rujukan nasional.
- Aplikasi Mobile JKN: Fitur, Antrean Online, i-Care
Tutorial lengkap Mobile JKN: registrasi, ubah FKTP, antrean online, skrining kesehatan, dan i-Care riwayat medis.
- Keberlanjutan JKN: Defisit Dana & Peran DJSN
Konteks kebijakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam menjaga keseimbangan dana jaminan kesehatan dan pilar keberlanjutan JKN.
👷BPJS Ketenagakerjaan
Panduan lengkap 5 program BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan sosial khusus ASN/TNI/Polri (TASPEN, ASABRI) serta Jasa Raharja.
- Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan Pensiun Pekerja
Cara kerja JHT: iuran 5,7%, syarat pencairan (usia 56, PHK, cacat total), dan perbedaannya dengan Jaminan Pensiun (JP).
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan Risiko
Cakupan JKK: biaya pengobatan tanpa plafon, santunan cacat, dan Return to Work bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.
- Jaminan Kematian (JKM): Santunan Ahli Waris
Nominal santunan JKM (Rp42 juta + beasiswa anak), dokumen klaim, dan prosedur pengajuan oleh ahli waris.
- Jaminan Pensiun (JP): Beda dengan JHT
JP sebagai pensiun bulanan seumur hidup, syarat masa iur 15 tahun, dan eligibilitas pekerja formal maupun BPU.
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Perlindungan PHK
Manfaat JKP bagi korban PHK: uang tunai 6 bulan, akses informasi kerja, dan pelatihan gratis. Syarat eligibilitas dan cara klaim.
- TASPEN & ASABRI: Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri
Skema khusus TASPEN (PNS) dan ASABRI (TNI/Polri): manfaat pensiun, tabungan hari tua, dan transisi ke BPJS.
- Jasa Raharja: Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Cakupan Jasa Raharja untuk penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas, nominal santunan, dan cara klaim.
📱Layanan Digital & Administrasi Bansos
Panduan praktis langkah demi langkah: aktivasi kartu KKS di bank Himbara, aplikasi Cek Bansos, fitur Usul & Sanggah, hingga koreksi NIK.
- Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara
Langkah aktivasi KKS di BRI, BNI, Mandiri, BTN: dokumen yang dibawa, buku tabungan BPNT, dan cara setting PIN pertama kali.
- KKS Hilang atau Rusak: Cara Mengganti Tanpa Kehilangan Saldo
Prosedur penggantian KKS yang hilang/rusak di kantor cabang Himbara dan koordinasi dengan pendamping PKH/BPNT.
- Aplikasi Cek Bansos: Registrasi Akun & Verifikasi Wajah
Tutorial lengkap aplikasi Cek Bansos: registrasi akun, verifikasi wajah (face recognition), unggah KTP–KK, dan cek status penerima.
- Fitur Usul & Sanggah di Cek Bansos: Cara Menggunakannya
Cara menggunakan fitur Usul (mengajukan warga yang berhak) dan Sanggah (melaporkan penerima yang tidak layak) di aplikasi Cek Bansos.
- Waktu Terbaik Daftar Bansos: Siklus Pemutakhiran DTSEN
Kapan sebaiknya mengajukan usul ke DTSEN: lima momen ketika data bansos dimutakhirkan, dokumen yang perlu disiapkan, dan kesalahan yang sering terjadi.
- Koreksi Data NIK: Sinkronisasi DTSEN & Dukcapil
Cara memperbaiki NIK yang tidak terdaftar atau tidak padan antara data Dukcapil, BPJS, dan DTSEN.
🏘️Pemberdayaan & Rumah Layak
Program lanjutan setelah PKH: KUBE, PPSE, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan pusat pengaduan bansos nasional.
- KUBE: Kelompok Usaha Bersama dengan Modal Rp10–40 Juta
Cara membentuk KUBE 10 KK, tahapan pengajuan modal Rp10–40 juta ke Kemensos, pendampingan, dan pelaporan hasil usaha.
- Program Pemberdayaan PPSE: Hibah Rp6 Juta Pasca PKH
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE): bantuan Rp6 juta bagi KPM graduasi PKH untuk memulai usaha mikro.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
Syarat program RS-RTLH: kriteria rumah (lantai tanah, atap rusak, tanpa MCK), besaran bantuan, dan alur pengajuan ke dinsos.
- Pengaduan Bansos: Command Center 171, LAPOR!, Ombudsman
Daftar kanal pengaduan resmi bansos: Command Center Kemensos 171, SP4N-LAPOR!, Ombudsman RI, dan KPK — plus cara membuat aduan yang efektif.